Meninggalkan Islam atau Kris
ten di Indonesia: Siapa yang Lebih Rentan Mengalami Persekusi?
Kebebasan beragama merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam agama dan kepercayaan. Namun, bagaimana jika seseorang memutuskan meninggalkan agama yang dianut sejak kecil, kemudian memilih agama lain atau tidak lagi memeluk agama tertentu?
Pertanyaan ini menimbulkan perdebatan: apakah seseorang yang meninggalkan Islam lebih rentan mengalami persekusi dibandingkan seseorang yang meninggalkan Kristen?
Untuk menjawabnya secara objektif, kita perlu melihat kondisi sosial, sikap keluarga, kebebasan beragama, laporan pelanggaran hak asasi manusia, serta perbedaan antara penolakan sosial dan kekerasan.
1. Apa yang Dimaksud dengan Persekusi?
Persekusi dalam konteks perpindahan agama dapat mencakup berbagai tindakan yang merugikan seseorang karena keyakinan atau keputusan agamanya.
Contohnya meliputi:
Ancaman atau kekerasan fisik karena berpindah agama.
Pengusiran dari rumah oleh keluarga.
Pemutusan hubungan keluarga akibat perbedaan keyakinan.
Intimidasi atau pemaksaan agar seseorang kembali ke agama sebelumnya.
Diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan sosial karena pilihan agama.
Namun, tidak semua perbedaan pendapat tentang agama dapat disebut persekusi. Kritik terhadap keputusan seseorang, misalnya, berbeda dari ancaman kekerasan atau tindakan diskriminatif yang merampas haknya.
Pembedaan ini penting agar perbandingan antara mantan Muslim dan mantan Kristen tidak didasarkan pada definisi yang berbeda.
2. Risiko bagi Orang yang Meninggalkan Islam
Di Indonesia, seseorang yang meninggalkan Islam dan memilih menjadi Kristen dapat menghadapi persoalan sosial, terutama jika keluarganya atau lingkungan tempat tinggalnya tidak menerima keputusan tersebut.
Bentuk tekanan yang mungkin terjadi antara lain penolakan keluarga, pengucilan sosial, ancaman, dan konflik rumah tangga. Tingkat risikonya berbeda-beda, tergantung pada lingkungan, daerah, serta sikap orang-orang di sekitarnya.
Survei Pew Research Center yang diterbitkan pada 2023 menemukan bahwa 92% Muslim Indonesia menganggap meninggalkan Islam tidak dapat diterima. Temuan ini menunjukkan kuatnya penolakan normatif terhadap perpindahan agama dalam kelompok yang disurvei.
Akan tetapi, angka tersebut tidak berarti 92% Muslim akan melakukan kekerasan terhadap orang yang berpindah agama. Sikap tidak menerima secara keagamaan tidak otomatis sama dengan tindakan persekusi.
Karena itu, survei tersebut relevan untuk memahami lingkungan sosial, tetapi tidak dapat digunakan sendirian untuk menghitung jumlah korban kekerasan.
3. Bagaimana dengan Orang yang Meninggalkan Kristen?
Orang yang meninggalkan Kristen untuk memeluk Islam atau memilih tidak beragama juga dapat menghadapi tekanan dari keluarga dan komunitasnya.
Dalam lingkungan yang menganggap perpindahan agama sebagai pengkhianatan terhadap keluarga atau komunitas, seseorang dapat mengalami pertengkaran, penolakan, pengucilan, atau ancaman.
Survei Pew Research Center yang sama menemukan bahwa 83% Kristen Indonesia menganggap meninggalkan Kristen untuk agama lain tidak dapat diterima.
Angka ini lebih rendah daripada angka pada responden Muslim dalam pertanyaan yang sebanding. Meski demikian, perbedaan tersebut hanya menunjukkan perbedaan sikap yang dilaporkan dalam survei, bukan perbedaan jumlah pelaku persekusi.
Seseorang dari komunitas Kristen tertentu tetap dapat mengalami tekanan berat ketika berpindah agama. Sebaliknya, ada pula keluarga Muslim yang menerima keputusan anggota keluarganya dengan damai.
Dengan demikian, pengalaman individu tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan agama asalnya.
4. Apakah Ada Data yang Membuktikan Salah Satunya Lebih Sering Dipersekusi?
Inilah bagian yang paling penting dalam perdebatan ini.
Untuk memastikan kelompok mana yang lebih sering dipersekusi di Indonesia, diperlukan data nasional yang secara khusus mencatat:
Jumlah orang yang meninggalkan Islam dan mengalami persekusi karena keputusan tersebut.
Jumlah orang yang meninggalkan Kristen dan mengalami persekusi karena keputusan tersebut.
Bentuk persekusi yang dialami, mulai dari ancaman hingga kekerasan fisik.
Lokasi kejadian dan hubungan antara korban dengan pelaku.
Perbandingan jumlah korban terhadap jumlah orang yang berpindah agama di masing-masing kelompok.
Tanpa data tersebut, kita tidak dapat menghitung tingkat risiko secara akurat.
Laporan organisasi pemantau kebebasan beragama dapat membantu mengidentifikasi pola dan kasus tertentu. Namun, jumlah kasus yang dilaporkan belum tentu mencerminkan seluruh kejadian. Perbedaan metode pendataan, akses korban untuk melapor, dan definisi persekusi juga dapat memengaruhi hasil.
Oleh sebab itu, klaim bahwa satu kelompok pasti mengalami persekusi lebih sering daripada kelompok lainnya harus didukung oleh data yang benar-benar sebanding.
5. Kebebasan Beragama dan Hak untuk Mengubah Keyakinan
Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2). Jaminan konstitusional tersebut menjadi landasan penting dalam melindungi kebebasan hati nurani dan menjalankan agama.
Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga melindungi kebebasan seseorang untuk memiliki atau menganut agama maupun kepercayaan pilihannya.
Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Prinsip mendasarnya adalah bahwa keputusan mengenai keyakinan seseorang tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan kekerasan, intimidasi, atau perampasan hak.
Prinsip ini berlaku bagi orang yang meninggalkan Islam, orang yang meninggalkan Kristen, maupun orang yang berpindah dari agama lain.
6. Mengapa Perbandingan Harus Dilakukan Secara Adil?
Perdebatan tentang persekusi agama sering kali berubah menjadi persaingan untuk menentukan agama mana yang lebih toleran.
Padahal, persoalan sebenarnya bukan hanya membandingkan ajaran agama, melainkan juga melihat perilaku individu, norma keluarga, kondisi masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban.
Ada komunitas yang menerima perpindahan agama tanpa konflik. Ada pula komunitas yang memberikan tekanan berat kepada orang yang mengambil keputusan berbeda.
Karena itu, kasus persekusi sebaiknya dinilai berdasarkan bukti: apa yang terjadi, siapa yang melakukan, apa motifnya, dan bagaimana pihak berwenang menanganinya.
Tidak adil jika seluruh umat Islam atau seluruh umat Kristen dianggap memiliki perilaku yang sama berdasarkan tindakan sebagian orang.
Kesimpulan
Apakah orang yang meninggalkan Islam lebih sering dipersekusi daripada orang yang meninggalkan Kristen di Indonesia?
Bukti yang tersedia menunjukkan adanya risiko tekanan sosial bagi orang yang meninggalkan Islam, khususnya ketika mereka berpindah ke agama lain. Survei Pew Research Center juga menunjukkan bahwa penolakan terhadap perpindahan agama cukup tinggi pada responden Muslim Indonesia. Namun, survei sikap tersebut bukan statistik korban persekusi.
Orang yang meninggalkan Kristen juga dapat menghadapi penolakan dan tekanan dari keluarga atau komunitasnya. Sampai tersedia data nasional yang membandingkan kedua kelompok dengan metode yang sama, belum tepat untuk menetapkan secara statistik kelompok mana yang lebih sering menjadi korban.
Pada akhirnya, ukuran kebebasan beragama bukanlah agama mana yang memenangkan perdebatan, melainkan apakah setiap orang dapat menentukan keyakinannya tanpa ancaman, kekerasan, dan diskriminasi.
Catatan redaksi EDIS TV: Artikel ini membedakan temuan survei mengenai sikap terhadap perpindahan agama dari bukti kejadian persekusi. Angka survei tidak boleh ditafsirkan sebagai persentase orang yang melakukan kekerasan.
Referensi
Pew Research Center, Religious Switching Around the World, 2023: https://www.pewresearch.org/religion/2023/03/15/religious-switching-around-the-world/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 18: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
